Kecerdasan buatan (AI) telah menjadi pendorong utama transformasi industri di seluruh dunia, dan Indonesia tidak terkecuali. Di balik optimisme nasional akan manfaat teknologi ini, terbentang tantangan nyata berupa disrupsi ketenagakerjaan, meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan kebutuhan mendesak akan kepemimpinan yang empatik dan strategi nasional yang inklusif. Laporan terbaru dari APAII (Asosiasi Pengguna AI Indonesia) menyajikan analisis mendalam mengenai dampak AI terhadap pasar kerja nasional, sekaligus merumuskan pelajaran penting bagi para pembuat kebijakan, HR, dan pemimpin industri.
Optimisme Tinggi, Kekhawatiran Meningkat
Survei menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menunjukkan antusiasme luar biasa terhadap AI: 78% percaya bahwa manfaat AI lebih besar daripada kerugiannya, dan 79% meyakini bahwa produk AI akan mengubah hidup mereka dalam 3–5 tahun ke depan. Namun, lebih dari 62% responden juga menyatakan kekhawatiran bahwa pekerjaan mereka akan tergantikan oleh AI—angka yang jauh lebih tinggi dari rata-rata global (36%).
Paradoks ini menunjukkan bahwa meskipun publik terbuka terhadap inovasi, ada ketakutan yang mendalam akan kehilangan pekerjaan. Kepercayaan tinggi masyarakat terhadap perusahaan dalam hal perlindungan data membuka peluang bagi para pemimpin untuk membangun narasi positif, tetapi tetap harus diimbangi dengan jaminan perlindungan sosial dan transisi kerja yang manusiawi.
Potensi Disrupsi dan Penciptaan Lapangan Kerja
Menurut World Economic Forum (WEF), hingga 23 juta pekerjaan di Indonesia bisa tergantikan oleh otomatisasi dan AI pada tahun 2030. Namun, McKinsey memperkirakan potensi penciptaan antara 27 hingga 46 juta pekerjaan baru, dengan 10 juta di antaranya merupakan jenis pekerjaan yang belum pernah ada sebelumnya.
Meskipun proyeksi ini menunjukkan peningkatan bersih tenaga kerja, kenyataannya tidak sesederhana itu. Peran keterampilan menengah—seperti layanan pelanggan, pengumpulan data, dan tugas administratif—sangat rentan tergantikan. Sementara itu, pekerjaan baru akan membutuhkan keterampilan digital, kreativitas, dan kecerdasan emosional yang tinggi. Ketimpangan ini menuntut sistem pendidikan dan pelatihan kerja yang lebih lincah dan responsif.
Studi Kasus: Dampak AI di Industri
Di sektor industri kreatif Indonesia, PHK massal telah terjadi akibat otomatisasi oleh AI. Beberapa agensi memangkas hingga 60% staf dan menggantikannya dengan sistem otomatis. Menteri Ekonomi Kreatif menyoroti pentingnya menggabungkan kreativitas manusia dengan kemampuan AI agar teknologi tidak semata-mata menjadi alat pemotong biaya.
Studi lain dari perusahaan seperti DANA dan BUMA menunjukkan sisi positif dari adopsi AI. DANA menggunakan AI untuk deteksi penipuan dan personalisasi layanan, sementara BUMA memanfaatkan AI untuk efisiensi dokumen dan manajemen risiko lingkungan. Ini adalah contoh implementasi AI yang menguatkan peran manusia, bukan menggantikannya.
Kepemimpinan yang Empatik, Bukan Teknokratis
Insiden global seperti reaksi terhadap pernyataan eksekutif Xbox yang menyarankan korban PHK menggunakan ChatGPT untuk dukungan emosional menjadi pengingat keras. Meskipun teknisnya benar, penyampaian tanpa empati justru memperburuk trauma.
Para pemimpin di Indonesia harus menginternalisasi pelajaran ini. Transformasi AI bukan sekadar persoalan efisiensi teknologi, tetapi krisis kepercayaan dan psikologis bagi pekerja yang terancam. Kepemimpinan yang empatik, komunikasi terbuka, dan kebijakan transisi kerja yang manusiawi sangat krusial untuk mempertahankan dukungan publik dan menjaga stabilitas sosial.
Strategi Nasional: Pilar Tangguh untuk Transformasi
- Transformasi Tenaga Kerja Holistik: Investasi dalam pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan teknis (AI, data science, keamanan siber) dan keterampilan manusiawi (kreativitas, kepemimpinan, empati) harus menjadi prioritas nasional. Sistem pembelajaran berbasis mikrokredensial dan kerjasama lintas sektor (akademisi, industri, pemerintah) sangat dibutuhkan.
- Penguatan Jaring Pengaman Sosial: PHK akibat AI tidak dapat dihindari. Jaminan sosial yang adaptif seperti asuransi pengangguran, pelatihan ulang bersubsidi, dan layanan penempatan kerja berbasis AI perlu menjadi bagian dari sistem ketenagakerjaan modern.
- Etika dan Tata Kelola AI: Surat Edaran Kominfo No. 9/2023 menjadi pijakan penting. Prinsip transparansi, keadilan, dan pengawasan manusia harus ditegakkan dalam semua penerapan AI, terutama dalam HR dan sektor publik.
- HR sebagai Arsitek Transformasi: Fungsi HR harus berevolusi menjadi pemimpin perubahan organisasi yang mampu mendesain ulang proses kerja bersama AI, serta menanamkan budaya kolaborasi manusia-mesin.
- Dukungan Kesejahteraan Mental: PHK membawa beban psikologis besar. Program bantuan karier dan kesehatan mental yang menggabungkan AI dengan pelatih manusia adalah model ideal yang perlu dikembangkan secara luas.
Menatap Masa Depan: Dari Disrupsi ke Peluang
Jika ditangani secara strategis dan empatik, AI tidak harus menjadi ancaman. Justru, ia bisa menjadi akselerator bagi pemerataan digital, penciptaan pekerjaan baru, dan peningkatan daya saing global. Untuk itu, strategi AI Indonesia harus berorientasi pada manusia, responsif terhadap realitas lapangan, dan inklusif terhadap semua kalangan.
Dengan dukungan regulasi yang progresif, kolaborasi lintas sektor, dan kepemimpinan yang etis serta berempati, Indonesia dapat menjadikan AI sebagai katalis bagi Visi Emas 2045—bukan sekadar dalam capaian ekonomi, tetapi juga dalam menciptakan masa depan kerja yang adil, tangguh, dan berkelanjutan.
Referensi:
- Ipsos Global Survey (2024)
- McKinsey (2024) – Automation and the Future of Work in Indonesia
- World Economic Forum (2023) – Future of Jobs Report
- Snapcart.Global – Impact of AI on Indonesia’s Job Market
- CNBC Indonesia – Dampak AI terhadap Industri Kreatif
